BIKIN RUNYAM ...!!! Memihak Belanda, Warga Tionghoa di Yogya Hingga Sekarang Dilarang Punya Hak Miliki Tanah, BAGIKAN...!!!

TAHUN lalu di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, sempat geger dengan kabar bahwa Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, disomasi seorang Tionghoa. Somasi itu berlatar belakang rasa diskriminasi yang dialaminya soal kepemilikan tanah.

Semuanya berawal dari panggilan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kulonprogo kepada Zaelous Siput Lokasari, seorang Tionghoa yang hendak melakukan balik nama kepemilikan tanah seluas 2.125 meter persegi di Triharjo, Kulonprogo.

Baca Juga : KACAU BALAU..!!!,Gara-gara Titiek Soeharto Dukung Anies - Sandi, Konsentrasi Golkar Pecah. BAGIKAN...!!! 

Tanah itu dibeli atas nama istrinya seharga Rp605 jutaan setahun sebelumnya. Namun seperti tersambar petir, Siput mesti kecewa dengan pernyataan BPN Kulonprogo bahwa sedianya dirinya sebagai etnis Tionghoa, dilarang punya hak milik tanah!

Siput membela diri bahwa meski dia Tionghoa, tapi toh dia juga warga negara Indonesia (WNI) dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) resmi Indonesia. Dia merasa didiskriminasi yang di kemudian hari, melakukan somasi pada Sri Sultan HB X.

Ini kenapa sebenarnya? Apakah memang ada diskriminasi atau rasisme di DIY oleh Sultan? Rasa penasaran membawa penulis ingin mengulik sejarahnya.

Dari berbagai sumber, disebutkan bahwa memang pasca-kemerdekaan, ternyata etnis Tionghoa tidak diperbolehkan punya tanah sebagai hak milik. Mereka hanya punya hak pakai atau Hak Guna Bangunan (HGB) – aturan yang masih eksis sampai sekarang.

Semua itu tak lepas dari benang sejarah di masa revolusi fisik kemerdekaan, tepatnya pada 1948. Saat masih panas-panasnya Agresi Militer II Belanda (19 Desember 1948), mayoritas warga Tionghoa justru berpihak pada Belanda.

Ini pula yang kemudian jadi pertimbangan Sri Sultan HB IX, ayah dari Sultan HB X. Pada 1950 setelah Belanda benar-benar angkat kaki dari Indonesia secara umum dan Yogyakarta pada khususnya, terdengar akan adanya isu eksodus warga Tionghoa keluar Yogya.

Mereka takut terjadi “pembalasan” dari masyarakat pribumi, lantaran saat Belanda masih menduduki Yogya, golongan Tionghoa cenderung pro-Belanda dengan memberikan berbagai bentuk sokongan. Namun dengan bijak, Sultan HB IX coba merangkul dan berpesan agar mereka tidak perlu takut.

“Tinggal-lah di Yogya. Tapi maaf, saya cabut satu hak Anda. Yaitu hak untuk memiliki tanah,” tegas Sultan HB IX.

Jadilah masyarakat Tionghoa sejak saat itu hanya punya HGB untuk tempat tinggal mereka. Maka kalau ada sebidang tanah yang dibeli Tionghoa dari pribumi, maka dalam jangka tahun pemakaian tertentu, status tanah itu bakal dialihkan pada negara.

Hal itu bertahan sampai sekarang, sampai pada kasus Siput di atas, di mana dia melakukan somasi pada Sultan HB X meski sang raja sekaligus gubernur merasa tak bukan dirinya yang menetapkan aturan itu.

Komnas HAM juga turut berperan dalam keberanian Siput menggugat Sultan HB X mencabut aturan itu. Sultan HB X sendiri mengaku sempat kaget disomasi.

“Ke aku somasinya? Ya enggak tahu, belum baca aku. Ya enggak apa-apa (disomasi),” jawab Sultan saat ditanya wartawan soal surat somasi Siput kepadanya yang sebelumnya belum diketahuinya.

Sebenarnya aturan itu belum tertulis secara resmi hingga pada 1975. Kala itu Wakil Gubernur DIY Paku Alam VIII mengeluarkan Surat Instruksi dengan nomor K898/I/A/1975 kepada bupati dan wali kota, agar tidak memberikan hak milik tanah kepada warga nonpribumi.

Meski bukan produk undang-undang (UU), namun Wagub sebagai salah satu pemimpin Provinsi DIY berhak mengeluarkan aturan sendiri, karena memiliki UU Keistimewaan. UU Keistimewan ini juga yang berdampak tidak berlakunya UU PA (Pokok Agraria) di Yogyakarta.

Namun menurut penggugat, justru disebutkan Sultan HB IX pada 1983 sudah menyatakan UU PA berlaku di Provinsi DIY. Ditambah dengan keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) 1984 yang ditandatangani Paku Alam VIII yang menurut mereka, otomatis harusnya Surat Instruksi 1975 tak lagi berlaku.

Pergub itu pada Pasal 3 berisi bahwa dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan DIY yang mengatur tentang agraria dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ini yang jadi pegangannya untuk melakukan somasi pada Sultan HB X yang bahkan, mengancam akan membawa kasus ini sampai ke Pengadilan Internasional.

sumber : viva.co.id

KACAU BALAU..!!!,Gara-gara Titiek Soeharto Dukung Anies - Sandi, Konsentrasi Golkar Pecah. BAGIKAN...!!

Diakui atau tidak, dukungan Titiek Soeharto kepada pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sangat menganggu konsentrasi Golkar yang sudah solid memenangkan Ahok-Djarot. 


Konsentrasi Golkar bahkan pecah akibat dukungan itu, karena akan berdampak pada grassroot Partai Golkar.

Baca Juga : BIKIN MERINDING...!!! Inikah Yang Di Sebut Agenda Politik Raja Salman dan Permainan Cantik Jokowi. MARI BAGIKAN...!!!

Demikian penilaian itu disampaikan Direktur Executif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago terkait santernya dukungan Siti Hediati Hariyadi atau Mbak Titiek pada Anies-Sandi.


"Dukungan Titiek ke Anies-Sandi jelas sangat menganggu konsentrasi Golkar yang sudah solid memenangkan Ahok-Djarot," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, hari ini. 


Seperti diberitakan sebelumnya, Titiek Soeharto pekan lalu bertemu dengan Anies-Sandi yang didampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

Baca Juga : BIKIN MERINDING..!!! Inilah Kisah Pensiunan TNI AL yang Berani Menampar Prabowo Subianto,.

Dalam pertemuan itu, Titiek yang anggota DPR fraksi Partai Golkar menyatakan dukungannya kapada pasangan yang didaulat Partai Gerindra dan PKS.


Menurut Pangi, terjadinya perpecahan dukungan, perbedaan dukungan, apakah itu di level elit maupun grasroot kerap terjadi dalam setiap Pilkada.


"Hanya saja, nuansanya saat ini sangat berbeda, mengingat hal itu terjadi di level Propinsi sekaligus Ibukota Negara," katanya. (Umi)


sumber >> http://www.sinarrakyat.com

SANGAT KONYOL!! Ditanya Politik, Jokowi: Saya Nggak Mau Cerita Politik, Pusing. Netizen: Lah? Kalo Gak Mau Pusing Jangan Jadi Pemimpin Negara Pak! BAGIKAN

Presiden Joko Widodo memilih bercerita soal ekonomi Indonesia saat mengadakan pertemuan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Australia.

"Saya lebih banyak cerita ekonomi, nggak mau banyak cerita politik, pusing, cerita ekonomi saja," kata Presiden Jokowi dalam acara temu WNI dengan Presiden Jokowi di Darling Harboure Theatre International Convention Center Sydney, Minggu (26/2/2017).

Di hadapan sekitar 2.500 orang WNI yang tinggal di Australia, Presiden bertanya kepada pengunjung apakah mereka datang untuk menonton konser.

"Saya biasanya kalau ke daerah, selalu memberi kuis dengan hadiah sepeda tapi di sini, bawanya bagaimana," kata Presiden.

Meskipun belum jelas hadiahnya, namun Presiden Jokowi sempat mengundang dua WNI maju ke depan untuk menjawab kuis yang disampaikan Jokowi.

"Nanti hadiahnya dikirim dari Jakarta, tolong dicatat namanya," kata Jokowi dalam acara yang dipandu komedian Sule dan Andre Taulani.Sementara itu,

meguraikan penjelasannya tentang perekonomian, Presiden Jokowi menyebutkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 pada posisi 5,02 persen. "Dibanding negara lain yang anjlok sampai 100 persen, ada yang minus, ini pantut disyukuri karena masih di atas lima persen," katanya.

Ia menyebutkan dibandingkan dengan negara besar di G20, Indonesia masih masuk pada tiga besar terbaik. Kalahnya hanya sama India dan Tiongkok.

"Ini sering kita tidak tahu sehingga tak mau bersyukur. Coba lihat negara lain sudah ada yang minus karena perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian selalu membayangi kita semua,"katanya.

Di indikator inflasi, pengendalian harga, yang sebelumnya 8-8,3 persen pada 2015 bisa kita turunkan pada 3,02 persen, Artinya harga bisa dikontrol dengan baik.

"Jangan sampai ada yang menaikkan isu cabai naik, yang naik hanya cabai kok ribut, nanti kalau sudah musimnya dia juga akan turun. Jangan termakan hal seperti," katanya.

Menurut dia, harga cabai mahal sedikit tidak apa-apa biar petani mendapat keuntungan.

"Kemudian terkait dengan kesenjangan, ini persoalan besar kita ada di sini, gini ratio pada 2013 pada posisi 0,41, patut disyukuri pada 2015 masuk 0,38 dan 2016 pada posisi 0,37 persen.

Presiden juga menyebutkan anggaran infrastruktur pada 2017 meloncat cukup besar karena pemerintah ingin fokus di bidang itu dalam lima tahun ke depan.

"Ini basik bagi pergerakan ekonomi ke depan. Anggaran infrastruktur pada 2017 sudah menjadi Rp346 triliun," kata Jokowi dalam acara yang dihadiri Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema, Menlu Retno Marsudi, Kepala BKPM Thomas Lembong, Seskab Pramono Anung dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. 

Sumber : mediaislam

WOOW Keren...!!! Ternyata Raja Salman Ingin Bertemu Langsung Empat Mata Dengan Ketua FPI Habib Rizieq!

Raja Arab, Salman Bin Abdul Aziz Al Saud dikabarkan akan bertemu empat mata dengan Ketua Umum FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq secara tertutup di Pulau Bali.

Hal ini diungkap oleh kuasa hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kapitra Ampera.

Kendati belum mendapat kejelasan, namun dia sudah dihubungi langsung oleh protokoler Pemerintahan Arab Saudi secara langsung untuk bertemu Raja Salman.

Kapitra malah mengklaim dia yang akan bertemu dengan Raja Salman, karena kata dia protokoler Raja Arab ada menghubungi dia.

"Belum lama saya dihubungi bagian protokoler Pangeran Arab Saudi. Katanya Raja mau bertemu dengan saya empat mata. Kalau benar ya bagus sekali," kata Kapitra Ampera seperti dilansir Tribunnews.com.

Namun dia belum bisa memastikan kapan kiranya pertemuan itu, karena dia hanya diminta untuk kesiapan.

"Saya belum tahu kapan. Baru dinyatakan kesiapan jika nanti diajak silaturahmi dengan raja. Ya saya siap lah. Kan Raja Salman pimpinan umat Islam juga," kata dia.

Seperti yang diketahui agenda utama kedatangan Raja Salman ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo.

Disamping untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara, tujuan kedatangan Raja Arab ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan dagang dan investasi antara kedua negara.

Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi dipastikan akan berkunjung ke Indonesia pada 1 – 9 Maret mendatang seperti yang dikutip Tribunnews.

Raja Salman terlebih dahulu akan melakukan kunjungan kenegaraan pada 1 – 3 Maret, dan kemudian dilanjutkan dengan beristirahat di Pulau Dewata, Bali, pada tanggal 4 – 9 Maret mendatang.

Ini adalah kunjungan kepala negara dari Arab paling bersejarah bagi Indonesia karena kunjungan sebelumnya dilakukan oleh Raja Faisal pada 46 tahun lalu.

Dalam kunjungannya ke Indonesia ini, menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Raja Arab Saudi itu akan membawa rombongan terbesar, sekitar 1500 orang, 10 menteri dan 25 pangeran.

Apa saja harapan Indonesia dibalik kunjungan bersejarah Raja Salman?

Berdasarkan keterangan Seskab, Selasa (21/2/2017) lalu, akan ditandatangani investasi perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco, di Cilacap dengan nilai 6 miliar dollar AS, ketika Raja Salman bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan.

Selain itu, juga akan ada project lain yang akan ditandatangani, kurang lebih sebesar 1 miliar dollar AS dan project-project lainnya.

Atas semua kunjungan Raja Salman dan rombongan, Pemerintah Jokowi menargetkan komitmen investasi senilai USD 25 Miliar dolar buat Indonesia.

“Tadi bapak presiden mengharapkan bahwa investasi Arab Saudi ini secara keseluruhan diharapkan bisa sampai dengan 25 miliar dollar AS,” ujar Pramono.

Sumber >> http://www.kabarmakkah.com

KACAU!!! BIKIN RUNYAM...!!!Ahok Jalankan Misi Hancurkan Islam, Anti Kebhinnekaan dan Pancasila Adalah Sebuah Kebenaran. Ini Butinya!

 Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membuat pernyataan keras terkait penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Doli menyebutkan, Ahok mengemban misi menghancurkan Islam. Dia menjalankan misi tersebut secara sistematis, mulai dari ucapan, tulisan di buku, sesi interview, dan lewat pidato.


“Jauh di awal dan berulang kali juga sudah saya sampaikan bahwa Ahok memang memiliki agenda khusus untuk mendiskreditkan dan melemahkan Islam dari kehidupan berbangsa dan gara di Indonesia,” ujarnya.

Doli mengatakan, Ahok tentu tidak sendirian. Kenekadannya itu muncul karena ada dukungan dari kekuatan politik dan ekonomi yang juga tidak suka Islam. Mereka berusaha memaksakan ideologi dan keyakinan tertentu yang tak sesuai dengan mayoritas rakyat Indonesia.


“Jadi Ahok sesungguhnya sedang menjalankan misi menghancurkan Islam yang menurut saya sama saja dengan menjalankan misi de-Pancasilaisasi atau misi de-Indonesianisasi. Ahoklah yang sesungguhnya sedang mengembangkan sikap intoleran, anti kebhinnekaan dan anti Pancasila,” tegas Doli.


Dikatakan Doli, Ahok bisa dengan leluasa melanggar hukum dan melecehkan agama karena mendapat dukungan kuat dari pemerintah.


“Sikap, tindakan, ucapan, dan langkah Ahok yang selama ini dalam konteks hukum formil dan hukum sosial divonis melanggar dan bersalah, namun di era Jokowi yang dilakukan Ahok itu malah dilindungi,” kata Doli, Minggu (26/2).


Maka tak heran jika Ahok berkali-kali mengulangi kesalahan yang sama. Kendati demikian, polisi tidak menangkapnya.


Bahkan Ahok yang kini sudah menyandang status terdakwa juga masih dilindungi pemerintah dengan tidak menonaktifkannya. Pemerintah justru dengan gagah berani melanggar konstitusi dan UU demi membela Ahok.

“Bahkan seperti melecehkan hukum, Jokowi dengan bangga menunjukkan ke publik kemesraannya dengan Ahok saat duduk berdampingan dengan di mobil kenegaraanya,” katanya.

Ia berkesimpulan bahwa Jokowi dalam menggunakan kekuasaan atau Abuse of Power untuk melindungi Ahok.


“Kalaupun kita pinjam istilah Jokowi yang menyebut “Demokrasi Kebablasan”, Ahok-gate adalah contoh yang paling konkret dalam kita menunjukkan terjadinya kebablasan dalam berdemokrasi,” demikian Doli.